WAKTU KERJA WAKTU ISTIRAHAT DI PERTAMBANGAN UMUM
Berdasarkan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.15/MEN/VII/2005, yang
dimaksud dengan Waktu Kerja adalah waktu kerja yang digunakan untuk melakukan
pekerjaan pada satu periode tertentu. Waktu kerja di daerah operasi tertentu
yang dimaksud adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Permenakertrans No.PER.15/MEN/VII/2005.
Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Operasi Tertentu adalah lokasi tempat
dilakukan eksplorasi, eksploitasi dan atau pengapalan hasil tambang. Contoh
pertambangan umum ialah Nikel, Emas, Besi, dll.
Landasan
filosofis kebijakan waktu kerja di daerah tambang umum ialah bahwa usaha
pertambangan umum memiliki karakteristik tersendiri yang antara lain disebabkan
karena lokasi usaha umumnya berada pada tempat terpencil sehingga tidak dapat
diberlakukan waktu kerja dan waktu istirahat yang biasa, selanjutnya bahwa
Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
memungkinkan pengaturan waktu kerja khusus untuk sektor tertentu, sehingga
dipandang perlu untuk mengatur waktu kerja dan istirahat di sektor usaha pertambangan
umum dengan peraturan menteri
Adapun
ketentuan-ketentuan Waktu kerja dan waktu Istirahat daerah operasi tertentu menurut
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VII/2005 ialah sebagai berikut :
Pasal 2
(1) Perusahaan di bidang pertambangan
umum termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah
operasi tertentu dapat menerapkan :
a. Waktu kerja dan istirahat sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP-234/Men/2003;
b. Periode kerja maksimal 10 (Sepuluh)
minggu berturut-turut bekerja, dengan 2 (Dua) minggu berturut-turut istirahat
dan setiap 2 (Dua) minggu dalam periode kerja diberikan istirahat selama 1
(Satu) jam. (Pasal 2 Ayat 1, Permenakertrans No.PER.15/MEN/VII/2005)
(2) Dalam hal perusahaan menerapkan
periode kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b maka Waktu kerja paling
lama 12 (dua belas) jam sehari, tidak termasuk waktu istirahat selama 1 jam.
(3) Perusahaan yang menggunakan waktu
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membayar upah kerja setelah 7
(tujuh) jam kerja dengan perhitungan sebagai berikut ;
a. Untuk waktu kerja 9 (Sembilan) jam 1
(satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3
½
(tiga setengah) x upah sejam;
b. Untuk waktu kerja 10 (Sepuluh) jam 1
(satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 5
½
(lima setengah) x upah sejam;
c. Untuk waktu kerja 11 (Sebelas) jam 1
(satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7
½
(tujuh setengah) x upah sejam;
d. Untuk waktu kerja 12 (Sebelas) jam 1
(satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 9
½
(Sembilan setengah) x upah sejam;
Pasal 3
Pelaksanaan waktu istirahat diatur dalam PK
(Perjanjian Kerja), PP (Peraturan Perusahaan), atau PKB (Perjanjian Kerja
Bersama).
Pasal 4
(1) Perusahaan dapat melakukan pergantian
dan atau perubahan waktu kerja dengan memilih dan menetapkan kembali waktu
kerja sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Penggantian
dan atau perubahan sebagaiamana dimaksud wajib diberitahukan kepada pekerja/buruh
sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tgl perubahan dan memberitahukan secara
tertulis kpd Instansi yg bertanggungjawab di bdg Ketenagakerjaan.
Pasal 5
Waktu yg
dipergunakan pekerja/buruh dlm perjalanan dari tempat tinggal yg diakui oleh
perusahaan ke tempat kerja adalah termasuk waktu kerja apabila perjalanan
memerlukan waktu 24 jam atau lebih.
Pasal 6
Dalam hal perusahaan telah memilih dan menetapkan salah satu atau beberapa waktu kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan ternyata pekerja/buruh
dipekerjakan kurang dari waktu kerja tersebut, maka perusahaan perusahaan wajib membayar upah sesuai
waktu kerja yang dipilih.
Pasal 7
Dalam hal libur resmi jatuh pada suatu periode kerja
yang telah dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan waktu kerja
sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 2, maka libur resmi tersebut dianggap hari
kerja biasa.
Jadi waktu kerja dan
waktu istirahat pada sektor usaha pertambangan umum yang digunakan adalah Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigari
No:PER.15/MEN/VII/2005. Adapun ketentuan lain yang berlaku bahwa pengaturan
waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha pertambangan berlaku bagi
perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan umum, tetapi khusus bagi pekerja
yang bekerja di daerah tertentu, atau daerah terpencil.
Sumber :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
PER.15/MEN/VII/2005,Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha
Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.
