Minggu, 03 Agustus 2014

WAKTU KERJA WAKTU  ISTIRAHAT DI PERTAMBANGAN UMUM



Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.15/MEN/VII/2005, yang dimaksud dengan Waktu Kerja adalah waktu kerja yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada satu periode tertentu. Waktu kerja di daerah operasi tertentu yang dimaksud adalah waktu yang telah ditetapkan oleh  Permenakertrans No.PER.15/MEN/VII/2005. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Operasi Tertentu adalah lokasi tempat dilakukan eksplorasi, eksploitasi dan atau pengapalan hasil tambang. Contoh pertambangan umum ialah Nikel, Emas, Besi, dll.
Landasan filosofis kebijakan waktu kerja di daerah tambang umum ialah bahwa usaha pertambangan umum memiliki karakteristik tersendiri yang antara lain disebabkan karena lokasi usaha umumnya berada pada tempat terpencil sehingga tidak dapat diberlakukan waktu kerja dan waktu istirahat yang biasa, selanjutnya bahwa Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memungkinkan pengaturan waktu kerja khusus untuk sektor tertentu, sehingga dipandang perlu untuk mengatur waktu kerja dan istirahat di sektor usaha pertambangan umum dengan peraturan menteri
Adapun ketentuan-ketentuan Waktu kerja dan waktu Istirahat daerah operasi tertentu menurut  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VII/2005 ialah sebagai berikut :
Pasal 2
(1)   Perusahaan di bidang pertambangan umum termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat menerapkan :

a.     Waktu kerja dan istirahat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/Men/2003;
b.     Periode kerja maksimal 10 (Sepuluh) minggu berturut-turut bekerja, dengan 2 (Dua) minggu berturut-turut istirahat dan setiap 2 (Dua) minggu dalam periode kerja diberikan istirahat selama 1 (Satu) jam. (Pasal 2 Ayat 1, Permenakertrans No.PER.15/MEN/VII/2005)
(2)    Dalam hal perusahaan menerapkan periode kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b maka Waktu kerja paling lama 12 (dua belas) jam sehari, tidak termasuk waktu istirahat selama 1 jam.
(3)    Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membayar upah kerja setelah 7 (tujuh) jam kerja dengan perhitungan sebagai berikut ;

a.     Untuk waktu kerja 9 (Sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3 ½ (tiga setengah) x upah sejam;
b.     Untuk waktu kerja 10 (Sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 5 ½ (lima setengah) x upah sejam;
c.      Untuk waktu kerja 11 (Sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7 ½ (tujuh setengah) x upah sejam;
d.     Untuk waktu kerja 12 (Sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 9 ½ (Sembilan setengah) x upah sejam;
Pasal 3
Pelaksanaan waktu istirahat diatur dalam PK (Perjanjian Kerja), PP (Peraturan Perusahaan), atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama).
Pasal 4
(1)  Perusahaan dapat melakukan pergantian dan atau perubahan waktu kerja dengan memilih dan menetapkan kembali waktu kerja sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Penggantian dan atau perubahan sebagaiamana dimaksud wajib diberitahukan kepada pekerja/buruh sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tgl perubahan dan memberitahukan secara tertulis kpd Instansi yg bertanggungjawab di bdg Ketenagakerjaan.

Pasal 5
Waktu yg dipergunakan pekerja/buruh dlm perjalanan dari tempat tinggal yg diakui oleh perusahaan ke tempat kerja adalah termasuk waktu kerja apabila perjalanan memerlukan waktu 24 jam atau lebih.

Pasal 6
Dalam hal perusahaan telah memilih dan menetapkan salah satu atau beberapa waktu kerja sebagaimana dimaksud  Pasal 2 dan ternyata pekerja/buruh dipekerjakan kurang dari waktu kerja tersebut, maka perusahaan perusahaan wajib membayar upah sesuai waktu kerja yang dipilih.

Pasal 7
Dalam hal libur resmi jatuh pada suatu periode kerja yang telah dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan waktu kerja sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 2, maka libur resmi tersebut dianggap hari kerja biasa.


Jadi waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha pertambangan umum yang digunakan adalah Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigari No:PER.15/MEN/VII/2005. Adapun ketentuan lain yang berlaku bahwa pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha pertambangan berlaku bagi perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan umum, tetapi khusus bagi pekerja yang bekerja di daerah tertentu, atau daerah terpencil.



Sumber :

1.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VII/2005,Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.